Bawaslu Kabupaten Kolaka Gelar Rapat Persiapan Pengawasan PDPB

Rapat dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) dihadiri oleh jajaran Sekretariat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka, Rabu (18/06/2025).

Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kolaka akan melakukan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai upaya untuk mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Kordiv HP2H, Arnia menekankan beberapa hal penting dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan, antara lain adalah soliditas kelembagaan dan kolaborasi dengan instansi terkait. Ia berkomiten untuk membangun Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengawasan pemutakiran data pemilih berkelanjutan. Selain itu, ia juga mendorong pentingnya pengawasan pemilu partisipatif dengan berbagai pihak.

“Soliditas kelembagaan dan kolaborasi menjadi hal penting dalam pengawasan PDPB serta Pengembagan Pengawasan Pemilu Partisipatif” ungkapnya.

Bawaslu Kabupaten Kolaka akan membuka posko pengaduan Masyarakat baik secara offline dan online sebagai salah satu upaya untuk mendorong peran aktif dari Masyarakat terkait dengan data pemilih berkelanjutan. Ragam persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI.

Sementara Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka, Muailah menyampaikan bahwa jajaran sekretariat akan terus memberikan dukungan atas kerja-kerja pengawasan, baik dukungan administrasi maupun dukungan teknis di Tengah-tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“jajaran sekretariat akan terus memberikan dukungan administrasi dan teknis meskipun masih dalam kondisi efisiensi anggaran” tutupnya.